DIARYPSIKOLOGI.ID – Sekolah rakyat hadir sebagai jawaban atas ketimpangan pendidikan yang masih terjadi di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menginisiasi program Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Fokus utama dari sekolah ini adalah memberikan pendidikan layak secara gratis bagi anak-anak di kelompok sosial ekonomi terbawah.
Pelaksanaan program ini dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025–2026 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hingga kini, sebanyak 53 lokasi telah disiapkan di wilayah seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan. Semua kebutuhan siswa mulai dari seragam, makan, hingga tempat tinggal akan ditanggung oleh negara.
Tujuan Sekolah Rakyat Membuka Akses Pendidikan untuk Semua
Tujuan utama dari sekolah rakyat adalah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Program ini menyasar anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Artinya, program ini benar-benar menyasar mereka yang memiliki keterbatasan akses pendidikan paling besar.
Data Kemendikbudristek mencatat 4,6 juta anak putus sekolah karena persoalan ekonomi dan sosial budaya. Melalui sekolah rakyat, pemerintah berharap anak-anak tersebut tetap bisa mengenyam pendidikan. Program ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Perbedaan Sekolah Rakyat dengan Sekolah Umum
Sekolah rakyat bukan pengganti sekolah reguler, melainkan pelengkap bagi sistem pendidikan nasional. Program ini memiliki beberapa perbedaan mendasar, mulai dari sistem pembelajaran, kurikulum, hingga pengelolaan institusi pendidikan.
Sekolah rakyat bersifat gratis sepenuhnya.
Seluruh kebutuhan siswa seperti makan, tempat tinggal, perlengkapan belajar, hingga kegiatan asrama ditanggung oleh pemerintah. Kedua, sistem asrama diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan terkontrol.
Kurikulum Fleksibel dan Pendekatan Personal
Sekolah rakyat menggunakan kurikulum tailor-made dengan pendekatan individual. Siswa tidak harus menunggu tahun ajaran baru untuk masuk. Sistem ini memungkinkan multi-entry dan multi-exit, artinya siswa dapat mulai dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan capaian belajarnya masing-masing.
Penilaian tidak dilakukan secara seragam, melainkan berdasarkan hasil belajar setiap siswa. Hal ini mirip dengan sistem sorogan di pesantren atau sistem SKU dalam Pramuka. Tujuannya adalah memastikan setiap anak bisa belajar sesuai kemampuan dan perkembangan pribadinya.
Sistem Seleksi dan Pengelolaan Berbasis Sosial
Seleksi peserta didik sekolah rakyat mengandalkan integrasi data antara DTSEN dan Dapodik. Anak-anak dari desil 1 dan 2 yang tidak tercatat di sekolah formal akan menjadi prioritas utama. Sistem ini diharapkan menjangkau anak-anak putus sekolah yang sebelumnya luput dari perhatian pemerintah.
Berbeda dari sekolah biasa yang dikelola oleh Kemendikbudristek, sekolah rakyat berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Meski demikian, Kemendikbud tetap akan dilibatkan dalam proses penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran.
Pemanfaatan Fasilitas Lama untuk Efisiensi Biaya
Program sekolah rakyat tidak membangun gedung baru, melainkan memanfaatkan fasilitas negara yang sudah tersedia. Beberapa lokasi seperti balai pelatihan dan asrama milik pemerintah akan disulap menjadi sekolah rakyat. Langkah ini diambil untuk mempercepat pelaksanaan dan menghemat anggaran.
Dengan pendekatan ini, sekolah rakyat dapat segera menjangkau siswa tanpa harus menunggu pembangunan fasilitas fisik. Efisiensi ini penting agar akses terhadap pendidikan dapat segera dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Dilakukan Selektif
Guru-guru yang akan mengajar di sekolah rakyat direkrut secara terbuka dan harus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mereka juga akan menjalani tes psikologi dan kesiapan tinggal di asrama. Pendampingan intensif terhadap siswa dari latar belakang rentan menjadi tanggung jawab utama guru di sekolah rakyat.
Dalam jangka panjang, keberadaan sekolah rakyat diharapkan mampu menciptakan generasi baru yang lebih kuat secara intelektual dan karakter. Program ini menjadi bukti nyata bahwa sekolah rakyat bukan sekadar institusi, melainkan jalan menuju perubahan sosial yang lebih baik.
