May Day 2025 Jadi Momen Penguatan Hubungan Pemerintah dan Buruh
DIARYPSIKOLOGI.ID – May Day 2025 diperingati dengan semangat persatuan antara buruh dan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dalam peringatan Hari Buruh Internasional tersebut. Kehadirannya menjadi simbol kuat keberpihakan negara terhadap perjuangan kaum pekerja.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut bahwa buruh adalah pilar ekonomi. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah, pelaku usaha, maupun industri—perlu menjalin kerja sama yang solid dengan serikat pekerja demi kemajuan bersama.
Presiden Akan Sampaikan Pidato dan Respon Aspirasi Buruh
Dalam agenda May Day yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato. Pemerintah menyambut langsung aspirasi kaum buruh yang terdiri dari enam poin utama, termasuk tuntutan penghapusan outsourcing, penetapan upah layak nasional, dan pengesahan RUU Pokok Ketenagakerjaan.
Sekitar 10.000 buruh dipastikan akan hadir, hanya dari KSPSI. Jumlah ini belum termasuk perwakilan dari serikat lain. Mereka diberangkatkan menggunakan ratusan bus yang disiapkan dari masing-masing perusahaan. May Day menjadi ajang penyampaian aspirasi yang dijalankan secara damai dan tertib.
Buruh Jadi Motor Persatuan Nasional dan Perubahan Sosial
May Day tidak hanya momentum memperjuangkan hak pekerja, tetapi juga memperkuat semangat persatuan nasional. Roundtable 98 Cipayung, organisasi mantan aktivis mahasiswa, mengapresiasi kehadiran Presiden dalam acara tersebut. Mereka menilai hal ini mencerminkan keterbukaan pemerintah terhadap suara kaum buruh.
Menurut Roundtable 98, hanya dua Presiden yang pernah hadir langsung dalam peringatan May Day—Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo. Momentum ini dinilai sebagai tonggak penting dalam upaya menciptakan Indonesia yang adil, sejahtera, dan modern.
Satgas PHK Dibentuk untuk Mitigasi Ancaman Pemutusan Kerja
Sebagai respon atas meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja di awal 2025, Presiden menginstruksikan pembentukan Satgas PHK. Satgas ini dirancang untuk melindungi pekerja dan menjaga stabilitas industri nasional. Pemerintah menekankan perlunya solusi menyeluruh, mulai dari pemenuhan hak pekerja hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa dalam dua bulan pertama 2025, tercatat 18.610 kasus PHK. Jawa Tengah menjadi provinsi tertinggi dengan lebih dari separuh kasus nasional. Kehadiran Satgas PHK diharapkan menjadi langkah strategis dalam merespons krisis ketenagakerjaan yang tengah terjadi.
Buruh dan Pemerintah Sepakat Perkuat Dialog Ketenagakerjaan
May Day menjadi simbol dialog terbuka antara buruh dan pemerintah. Menteri Prasetyo menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara pengusaha dan pekerja. Dalam situasi global yang tidak menentu, kebersamaan semua pihak menjadi kunci menuju pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dengan semangat kolaboratif, peringatan May Day 2025 diharapkan menjadi titik tolak menuju iklim kerja yang lebih adil dan manusiawi. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan perlindungan pekerja.
