Diarypsikologi.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Dalam pesan video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 9 Februari 2025, Prabowo menyoroti pentingnya pers yang profesional dan berintegritas dalam menjaga demokrasi di Indonesia.
Pers sebagai Pilar Demokrasi
Prabowo menegaskan bahwa pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, berperan dalam menyuarakan kebenaran, serta memberikan informasi akurat kepada masyarakat. Ia mengapresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers yang terus mengabdi dengan dedikasi tinggi meskipun menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
“Pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis dan bertanggung jawab, serta memahami apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Prabowo. Ia juga menekankan pentingnya pers yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kritik terhadap Pengaruh Pemodal Besar
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa dunia pers menghadapi dinamika baik dari dalam maupun luar negeri. Ia menyoroti adanya upaya dari pemodal besar yang ingin mengendalikan media untuk memengaruhi opini publik dan jalannya demokrasi di suatu negara.
“Kita harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar,” ujar Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Menurutnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia.
Prabowo menegaskan bahwa meskipun kebebasan pers harus dijunjung tinggi, masyarakat juga harus mewaspadai bahaya penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye yang dapat menimbulkan perpecahan di antara warga negara. “Upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai,” tambahnya.
Kontroversi Tanggal Hari Pers Nasional
Hari Pers Nasional diperingati setiap 9 Februari, namun tanggal ini kerap menjadi perdebatan. Penetapan HPN pada tanggal tersebut dianggap tidak mencerminkan sejarah pers nasional secara keseluruhan, melainkan lebih berorientasi pada sejarah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan yang lahir di era Orde Baru.
Setelah tumbangnya rezim Soeharto pada 1998, berbagai perubahan terjadi dalam regulasi media, termasuk penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Sejumlah organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) telah mendesak Dewan Pers untuk merevisi tanggal peringatan Hari Pers Nasional agar lebih merepresentasikan seluruh insan pers di Tanah Air.
Kesimpulan
Dalam momentum HPN 2025, Prabowo Subianto menekankan peran strategis pers dalam menjaga demokrasi serta pentingnya menjaga independensi dari pengaruh pemodal besar. Ia juga mengingatkan agar kebebasan pers tetap diiringi dengan tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan bangsa. Sementara itu, perdebatan mengenai tanggal peringatan HPN menunjukkan bahwa diskusi tentang sejarah dan peran pers di Indonesia masih terus berkembang.
Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang menggunakan Artificial Intelligence dari Tempo.co
