Diary psikologi – Jakarta, 21 Februari 2025 – Indonesia kembali dikejutkan oleh manuver politik terbaru Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri! Dalam langkah mengejutkan, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi Megawati: Sinergi atau Perlawanan?
Keputusan ini tak lepas dari dinamika politik nasional yang semakin memanas, terutama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Guru Besar UIN Jakarta, Prof. Burhanuddin Muhtadi, melihat langkah ini sebagai indikasi retaknya hubungan antara PDIP dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah pernyataan politik yang jelas. Retret ini merupakan agenda Presiden Prabowo, dan ketika PDIP memilih untuk tidak hadir, itu adalah sinyal bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Burhanuddin dalam wawancaranya dengan Metro TV.
Retret di Akmil Magelang seharusnya menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Namun, dengan instruksi Megawati, muncul pertanyaan besar: Apakah PDIP mulai mengambil langkah oposisi terhadap Prabowo?
Dilema Para Kepala Daerah PDIP
Situasi ini menciptakan kebingungan di kalangan kepala daerah PDIP. Di satu sisi, mereka terikat oleh instruksi partai, tetapi di sisi lain, mereka juga harus menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat. Sebagai contoh, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, tetap menghadiri retret meskipun ada instruksi dari Megawati. Ini menunjukkan kegelisahan di internal PDIP.
Bahkan, menurut laporan, banyak kepala daerah PDIP memilih berkumpul di kantor DPD PDIP Yogyakarta, berharap ada perubahan instruksi dari Megawati dalam beberapa jam atau hari ke depan.
Tanggapan Kemendagri: Ada Sanksi?
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menanggapi situasi ini dengan sikap hati-hati. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap kehadiran kepala daerah di Akmil Magelang.
“Kita akan hitung dan rekap siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak. Jika ada yang absen, kita akan cari tahu alasannya, apakah karena terlambat atau alasan lain. Soal sanksi, nanti akan kita sampaikan,” ujar Bima Arya dalam Breaking News Kompas TV.
Babak Baru Politik Indonesia!
Instruksi Megawati ini bukan sekadar penundaan, tetapi bisa menjadi titik balik hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah ini awal dari perlawanan terbuka PDIP? Atau hanya manuver taktis yang bersifat sementara? Yang jelas, peta politik nasional kini memasuki babak baru yang semakin panas!
Rakyat Indonesia akan terus menanti bagaimana drama politik ini berkembang. Siapa yang akan mengambil langkah selanjutnya? Kita tunggu saja!
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Perintah Megawati Jadi Babak Baru Hubungan PDIP-Prabowo,Guru Besar UIN: Kepala Daerah Galau
